in

Resmi! BLT BPJS tak Dilanjutkan di Tahun 2021, Ada Program Pengganti dari Pemerintah

Berlanjut! BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Maret 2021, Cek Nama Penerima

JATENGINFO.CO – Resmi! BLT BPJS tak Dilanjutkan di Tahun 2021, Ada Program Pengganti dari Pemerintah.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan tak akan diperpanjang di 2021.

Anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak masuk dalam APBN 2021.

Program ini sendiri sebelumnya dicetuskan untuk membantu karyawan yang terkena dampak pandemi covid-19

BLT BPJS ini sendiri mulai dicetuskan sejak tahun 2020 kemarin.

Pemerintah menyalurkannya dalam 2 gelombang.

Setiap gelombangnya karyawan penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, anggaran BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta itu tidak dianggarkan dalam APBN 2021.

Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan, Sabtu (30/1/2021).

“Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 belum atau tidak dialokasikan. Nanti, kami lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, tetapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021,” ujar Ida dalam rekaman yang dibagikan Biro Humas Kemenaker.

Meski demikian karyawan yang terkena dampak covid-19 masih bisa mengikuti program lainnya.

Karena ada sejumlah program dari pemerintah yang diperuntukan bagi pekerja.

Namun, Ida menuturkan sebagian program bantuan kepada pekerja terdampak pandemi Covid-19 tetap dilanjutkan tahun ini.

Meski tidak menyebutkan secara rinci program yang dimaksud, namun Ida mengatakan program itu tetap berjalan hingga kondisi perekonomian normal kembali.

Pasalnya, pandemi Covid-19 telah mengerek jumlah pengangguran menjadi 9,77 hingga Agustus 2020.

Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan program-program pemerintah guna membantu pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

“Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Tribun, salah satu program bagi pekerja terdampak Covid-19 yang masih berlanjut di tahun ini adalah program Kartu Prakerja.

Meskipun dipastikan lanjut, namun hingga saat ini Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja belum membuka pendaftaran gelombang 12.

Terkait dengan BLT subsidi gaji, pencairannya sendiri belum mencapai 100 persen pada Januari lalu.

Ida sempat menuturkan pemerintah belum mencairkan BLT bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta kepada 270.489 calon penerima.

Jumlah itu terdiri dari 110.762 pekerja pada termin pertama dan 159.727 pekerja di termin kedua.

“Kenapa tidak tersalurkan 100 persen? Kami bisa menjelaskan, ada beberapa penyebab belum tersalurkan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.

Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 12,29 juta pekerja pada termin pertama.

Kemudian, total pekerja yang mendapatkan BLT pada termin kedua sebanyak 12,24 juta orang.

Dari sisi anggaran, total dana yang dikucurkan sebesar Rp 29,44 triliun atau 98,91 persen dari target sebesar Rp 29,76 triliun.

Terdiri dari Rp 14,75 triliun pada termin pertama dan Rp 14,69 triliun pada termin kedua.

Bisa Dicairkan Asal Begini Kondisinya

Pemerintah dikabarkan tak akan memperpanjang BLT BPJS di tahun 2021.

Kabar kurang sedap ini disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Minggu (31/1/2021).

Dalam keterangannya Ida Fauziyah, mengungkapkan tak ada alokasi dana di APBN 2021 untuk BLT BPJS.

Kabar terbaru ini sekaligus menepis informasi sebelumnya soal kelanjutan BLT BPJS di tahun 2021

Meski masih ada kemungkinan pencaitran BLT BPJS dikeluarkan kembali dengan sejumlah syarat

Melansir dari Antara, pencairan BLT bisa saja dilanjutkan, namun harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran negara.

“Sementara, memang di APBN 2021 subsidi gaji tidak dialokasikan.

Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya,” ujar Ida, Minggu (31/1/2021).

Beberapa waktu lalu, Ida Fauziyah juga menyampaikan belum bisa memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji pada tahun ini akan berlanjut.

Hal ini dia sampaikan kepada jajaran Komisi IX DPR RI, dalam rapat kerja evaluasi program beberapa hari sebelumnya.

Keputusan lanjut atau tidaknya BLT karyawan tergantung dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.

“Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program bantuan subsidi upah.

Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian,” kata Ida.

Lebih lanjut, kata dia, program bantuan subsidi gaji akan kembali terlaksana apabila perekonomian Indonesia masih belum stabil akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Jika memang kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang program evaluasi bisa kita pertimbangkan (BLT karyawan) kembali untuk dilakukan di tahun 2021,” ucap dia.

Sementara, untuk pekerja yang belum menerima pencairan BLT karyawan pada termin kedua (November-Desember 2020), pihaknya akan mengupayakan kembali penyaluran pada Januari ini.

Dengan syarat, apabila data penerima yang alami kendala tersebut dapat diselesaikan.

“Jadi, mudah-mudahan di bulan Januari ini yang memang sudah menerima pada gelombang pertama dan betul-betul datanya sudah clear semuanya maka akan kembali kita mintakan Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan kembali,” kata dia.

Untuk membantu pekerja di luar pemberian bantuan subsidi gaji seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.

Kata dia, Kemnaker sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya, selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.

“Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), ” ungkap Ida.

Kerja sama, kata dia, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja.

“Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” ungkap Ida.

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.

“Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ia menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak positif.

Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19.

Demikian informasi yang dapat kami rangkum terkait “Resmi! BLT BPJS tak Dilanjutkan di Tahun 2021, Ada Program Pengganti dari Pemerintah“.

Semoga dengan adanya informasi ini akan semakin bermanfaat ya.***